Peraturan Keamanan Penerbangan
Internasional :
1. Annex 17 : Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful interference
1. Annex 17 : Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful interference
2. Annex
18 : The Safe Transport Dangerous Goods by Air
3. ICAO DOC 8973 : Security Manual for Safeguarding International Civil Aviation Against Act
of Unlawful Interference;
4. ICAO DOC 9284/905-AN : Technical Instruction for The Safe Transport Dangerous Goodsby Air
5. ICAO DOC 9808 : Human Factors in Civil Aviation Securiy Operations
6. ICAO DOC 9960 : Suppessio of Unlawful Acts Realiting to International Civil Aviation (Beijing, 10 september 2010)
7. ICAO DOC 8920 : Suppression on Unlawful Seizure of Aircraft. (Hague, 16 Desember 1970)
8. ICAO DOC 8966 : Suppression on Unlawful Acts Againts The Safety of Civil Aviation. (Montreal, 23 September 1971)
9. ICAO DOC 9571 : Marking of Plastic Explosives for The Purpose of Detection. (Montreal, 1 Maret 1991)
5. ICAO DOC 9808 : Human Factors in Civil Aviation Securiy Operations
6. ICAO DOC 9960 : Suppessio of Unlawful Acts Realiting to International Civil Aviation (Beijing, 10 september 2010)
7. ICAO DOC 8920 : Suppression on Unlawful Seizure of Aircraft. (Hague, 16 Desember 1970)
8. ICAO DOC 8966 : Suppression on Unlawful Acts Againts The Safety of Civil Aviation. (Montreal, 23 September 1971)
9. ICAO DOC 9571 : Marking of Plastic Explosives for The Purpose of Detection. (Montreal, 1 Maret 1991)
Peraturan Perundangan Keamanan Penerbangan Nasional :
UNDANG - UNDANG
UNDANG - UNDANG
1. 1. Undang Undang No 1 Tahun 2009, Penerbangan
2. 2. Undang Undang No 2 Tahun 1976, Ratifikasi Konvensi konvensi ICAO
3. 3. Undang Undang No 4 Tahun 1976, Penambahan Pasal dalam KUHP
PERATURAN PEMERINTAH
DFF
4 4. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2001, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH
DFF
4 4. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2001, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
5. Peraturan Men Hub No
PM 1 Tahun 2013, Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji;
6. Peraturan Men Hub No PM 58 Tahun 2016, Keselamatan
Pengangkutan Bahan Berbahaya dengan pesawat udara; Perubahan atas Peraturan Men Hub PM 90 Tahun 2013
7. Peraturan Men Hub No 33 Tahun 2015, Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah
Keamanan Terbatas;
8. Peraturan Men Hub No 57 Tahun 2018, Pengawasan Keamanan Penerbanga Nasional; Perubahan atas Peraturan Men Hub PM 92 Tahun 2015
9. Peraturan Men Hub No 80 Tahun 2017, Program
Keamanan Penerbangan Nasional; Perubahan atas Peraturan Men Hub No 127 Tahun 2015
10. PM 94 Tahun 2016
perubahan Peraturan Men Hub No 137 Tahun 2015, Program Pendidikan
dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional ;
11.
Peraturan Men Hub No 140 Tahun 2015, Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan
Penerbangan Nasional
12. Peraturan Men Hub No 53 Tahun 2017, Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok
(Supply Chain) Kargo dan Pos Yang
Diangkut Dengan Pesawat Udara;
13. Peraturan
Men Hub No 167 Tahun 2015, Perubahan
atas PM 33 Th 2015. Pengedndalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah
Keamanan Terbatas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan KM 25 tahun 2005 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesian (SNI) 03-7066-2005 Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang yang diangkut Pesawat Udara di Bandar Udar Sebagai Standar Wajib;
15. Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/100/VII/2003 tentang Juknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara
Sipil Yang Membawa Senjata Api dan Tata
Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil;
16. Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan
Cairan, Aerosol dan Gel (liquid. Aerosols and gels) yang Dibawa Penumpang ke
Dalam Kabin Pesawat Udara pada Penerbangan Internasional;
17. Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/95/IV/2008 tentang Juknis
Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (In Flight Security Officers/
Air Marshall) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing
18. Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Pengamanan
Penerbangan Sipil (SKP);
19. Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang,
Awak Pesawat Beserta Barang Bawaan Yang Akan Diangkut Pesawat Udara dan Orang
Perseorangan;
20. Keputusan
Pemerintah (Dirjen Hub Ud) No KP 260 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan;
21. Keputusan
Pemerintah (Dirjen Hub Ud) No KP 481 Tahun 2012 tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan
Penerbangan;
22. Keputusan
Pemerintah (Dirjen Hub Ud) No KP 26
Tahun 2014 tentang Lisensi Personel
Penanganan Pengangkutan Barang Berbahyaya Dengan Pesawat Udara
23. Keputusan
Pemerintah (Dirjen Hub Ud) No KP 412
Tahun 2014 tentang Juknis Keselamatan
Pengangkutan Barang Berbahaya dengan
Pesawat Udara;
24. Keputusan
Pemerintah (Dirjen Hub Ud) No. Kp 506 Tahun 2015 tentang Juknis Pengawasan Keamanan Penerbangan
Nasional;
25. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 129 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi keamanan Penerbangan
26. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 571 Tahun 2015 tentang izin Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara
27. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Peeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan penerbangan
28. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 247 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP)
29. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 601 Tahun 2015 tentang Standar Pagar/Untuk Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara
30. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 546 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Personil Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya
31. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 573 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pengawasan pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
32. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
33. keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) Kp 139 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dan Pengujian Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
34. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
35. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 385 Tahun 2012 tentang Penetapan Inspector Keamanan Penerbangan
36. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 479 tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Gawat Darurat Bandara
37. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 141 tahun 2018 tentang standar Teknis Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
38. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 140 Tahun 2018 tentang Standar Kelaikan Fasilitas keamanan Penerbangan
39. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 120 Tahun 2017 tentang Sikap Personel keamanan Penerbangan dalam Bertugas di Bandar Udara
40. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 626 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Program Keamanan Penerbangan
41. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 288 Tahun 2016 tentang Penetapan Inspektur Keamanan Penerbangan
42. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemeriksaan Bagasi dan Barang Bawaan yang berupa Perangkat Elektronikyang diangkut dengan pesawat udara
43. Instruksi DIRJEN Nomor 008 Tahun 2017 tentang Sikap personel Keamanan Penerbangan dalam Bertugas di Bandar Udara
44. Instruksi DIRJEN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peningkatan Keamanan Penerbangan Pasca Serangan Bom
45. Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan KeamananPenerbangan Terhadap Orang Perseorangan, Karyawan, dan Awak Pesawat Udara yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
25. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 129 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi keamanan Penerbangan
26. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 571 Tahun 2015 tentang izin Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara
27. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Peeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan penerbangan
28. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 247 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP)
29. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 601 Tahun 2015 tentang Standar Pagar/Untuk Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara
30. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 546 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Personil Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya
31. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 573 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pengawasan pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara
32. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
33. keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) Kp 139 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dan Pengujian Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
34. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
35. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 385 Tahun 2012 tentang Penetapan Inspector Keamanan Penerbangan
36. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 479 tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Gawat Darurat Bandara
37. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 141 tahun 2018 tentang standar Teknis Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
38. Keputusan pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 140 Tahun 2018 tentang Standar Kelaikan Fasilitas keamanan Penerbangan
39. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 120 Tahun 2017 tentang Sikap Personel keamanan Penerbangan dalam Bertugas di Bandar Udara
40. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 626 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Program Keamanan Penerbangan
41. Keputusan Pemerintah (Dirjen Hub Ud) KP 288 Tahun 2016 tentang Penetapan Inspektur Keamanan Penerbangan
42. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemeriksaan Bagasi dan Barang Bawaan yang berupa Perangkat Elektronikyang diangkut dengan pesawat udara
43. Instruksi DIRJEN Nomor 008 Tahun 2017 tentang Sikap personel Keamanan Penerbangan dalam Bertugas di Bandar Udara
44. Instruksi DIRJEN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peningkatan Keamanan Penerbangan Pasca Serangan Bom
45. Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan KeamananPenerbangan Terhadap Orang Perseorangan, Karyawan, dan Awak Pesawat Udara yang akan memasuki Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara

No comments:
Post a Comment